Tanggapan MA Soal PNS Naik Pesawat Kelas Bisnis, Hakim Agung di Ekonomi

Salmah Muslimah - detikNews

Jakarta Penghargaan terhadap hakim agung yang lebih rendah dibanding yang didapat PNS oleh Mahkamah Agung (MA) dikritik oleh institusi peradilan sendiri. Hakim agung Prof Gayus Lumbuun terang-terangan menuding hal ini karena kebijakan pengelolaan anggaran tidak transparan.

Gayus menyontohkan hakim agung yang mendapat tempat duduk pesawat terbang kelas ekonomi sedangkan PNS eselon I malah mendapat kelas bisnis. Rencana ini akan diterapkan untuk penerbangan Rakernas MA di Manado akhir bulan ini. Apa kata Sekretaris MA?

"Jadi dalam Raker ini kan ada Organization Committee (OC) ada Steering Committee (SC). Saya Ketua OC nya. Nah tentunya tidak mungkin diberangkatkan bareng-bareng karena panitia intinya berangkat tanggal 27 dan pesertanya tanggal 28 Oktober 2012. Karena penerbangan Garuda Indonesia Jakarta-Manado hanya 2 flight sehari. Pukul 05.40 WIB dan 08.25 WIB,"kata Nurhadi kepada wartawan di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta (24/10/2012).

Dalam daftar yang dipegang Nurhadi, Gayus dalam Rakernas menjadi peserta maka berangkat pada 28 Oktober 2012. "Seat di kelas bisnis tanggal 27 dan 28 Oktober 2012 itu sangat terbatas. Hakim agung yang lain diberangkatkan tanggal 28 Oktober 2012. Kalau diberangkatkan tanggal 27 Oktober 2012, menyangkut beban anggaran, karena bukan panitia inti," papar Nurhadi.

Menurut Nurhadi, dalam menentukan apakah hakim agung mendapatkan fasilitas bisnis atau kriteria ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama apakah pimpinan atau bukan, kedua priorotas kebijakan, ketiga masalah gender/wanita dan senioritas hakim.

"Yang tidak senior di kelas ekonomi. Prof Gayus kan baru kemarin, masih baru," beber Nurhadi.

Seperti diketahui, Gayus berbicara blak-blakan jika hakim agung di MA menjadi warga kelas dua. Adapun warga kelas satu adalah PNS/birokrat MA. Oleh karenanya, Gayus meminta auditor eksternal untuk menghitung dan menilai pengunaan anggaran MA.

"Saya protes dalam rapat pleno MA pada 16 Oktober 2012. Sebab ada 6 orang eselon I dan II yang mendapatkan tiket pesawat tempat duduk di kelas bisnis untuk perjalanan dinas menuju Rakernas yang akan diselenggarakan di Manado pada 28 hingga 31 Oktober 2012," beber mantan anggota DPR ini.

Kegeraman Gayus semakin menjadi karena sebagian besar hakim agung ditempatkan di kelas ekonomi. Tetapi selisih ini telah selesai ditengahi oleh Ketua MA dengan meminta PNS eselon I dan II untuk memberikan tempat duduknya kepada para hakim agung.

"(Jika benar terjadi) Ini pelanggaran UU," tandas Gayus.