Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Permintaan hakim agung Gayus Lumbuun agar
Sekretaris MA Nurhadi mengelola keuangan dengan transparan berujung
ancaman dan pengusiran dari Pimpinan MA. Anggota Komisi III DPR Martin
Hutabarat menilai reaksi yang ditunjukkan pimpinan MA, khususnya
Nurhadi, berlebihan.
"Jadi soal bersih-bersih dan transparansi
keuangan di MA saya kira tidak perlu dipolemikkan sampai berkepanjangan,
tidak perlu Sekretaris MA berlebihan menyikapinya," kata Martin saat
berbincang, Jumat (26/10/2012) malam.
Menurut Martin, jika memang
Sekretaris MA merasa bersih, maka tak perlu menyikapi permintaan Gayus
dengan berlebihan hingga mengancam akan melabrak. Selayaknya Nurhadi
sebagai salah satu pimpinan di MA bersikap tenang menyikapi permintaan
tersebut.
"Apalagi kalau BPK sudah melaksanakan tugas pengawasannya di MA," ujarnya.
Seperti
diketahui, Gayus menyatakan keuangan MA perlu diaudit. Selain itu Gayus
juga menilai Sekretaris MA memperlakukan hakim seperti warga kelas dua.
"Kesan
di MA yaitu para hakim agung adalah penghuni kelas dua di bawah PNS-PNS
eselon I dan eselon II. Bahkan staf biasa memegang peran penting
administrasi dan keuangan di MA," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun.
"Perlu ada pengawasan eksternal terhadap kebijakan anggaran yang digunakan di MA. Kalau perlu diaudit," lanjut Gayus.
Atas
konflik ini, Komisi Yudisial (KY) mendukung langkah Gayus sebab MA
harus transparan dan terbuka. "Saya seribu persen sependapat dengan
usulan hakim agung tersebut," kata komisioner KY Bidang Pengawasan
Hakim, Suparman Marzuki.
Menurut Suparman, sudah menjadi rahasia
umum jika hakim agung menjadi warga kelas dua di MA. Ruang kerja dan
fasilitas yang didapat malah kalah jauh dibanding PNS MA. "Hakim harus
didudukkan sebagai warga terhormat," tandas Suparman.
Menanggapi permintaan Gayus, Sekretaris MA Nurhadi naik pitam. Dia yakin dirinya bersih.
"Saya
nggak pernah takut sama siapa pun, karena saya clean. Saya nggak
peduli, saya labrak betul (Gayus Lumbuun) karena saya clean. Saya jamin
satu rupiah pun saya tidak punya pikiran untuk main-main terutama dalam
anggaran. Kalau eselon I ketahuan (korupsi) sama saya, saya amputasi,"
kata Nurhadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar