Andi Saputra - detikNews
Jakarta
Hakim agung Prof Gayus Lumbuun meminta keuangan Mahkamah Agung (MA)
diaudit secara total. Seruan ini langsung disambut oleh lembaga pengawas
hakim, Komisi Yudisial (KY).
"Saya seribu persen sependapat
dengan usulan hakim agung tersebut," kata komisioner KY Bidang
Pengawasan Hakim, Suparman Marzuki, saat berbincang dengan detikcom,
Rabu (24/10/2012).
Menurut Suparman, sudah menjadi rahasia umum
jika hakim agung menjadi warga kelas dua di MA. Ruang kerja dan
fasilitas yang didapat malah kalah jauh dibanding PNS MA. "Hakim harus
didudukkan sebagai warga terhormat," tandas Suparman.
Audit ini
harus dilaksanakan oleh auditor independen sehingga bisa terbuka dan
terang benderang pengelolaan keuangan MA. Hal ini akan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat kepada MA. Apalagi birokrasi MA memegang anggaran
yang sangat besar.
"Di semua lembaga lain kan sudah diaudit. Demikian juga MA, harus transparan dan akuntabel," papar Suparman.
Doktor
hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini meminta
para hakim agung lainnya mengamini dan mendukung apa yang dicetuskan
Gayus Lumbuun. Ketua MA Hatta Ali juga harus segera membuat kebijakan
untuk memerintahkan keuangan MA diaudit secara transparan.
"Saya melihat Ketua MA Hatta Ali memiliki modal untuk menjadi pemimpin yang baik," ujar Suparman.
Seperti
diketahui, Gayus berbicara blak-blakan jika hakim agung di MA menjadi
warga kelas dua. Adapun warga kelas satu adalah PNS/birokrat MA. Oleh
karenanya, Gayus meminta auditor eksternal untuk menghitung dan menilai
pengunaan anggaran MA.
"Perlu ada pengawasan eksternal terhadap
kebijakan anggaran yang digunakan di MA. Kalau perlu diaudit," kata
Gayus saat dikonfirmasi detikcom pagi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar