Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mempersilakan keuangan MA
diaudit oleh eksternal. Hal ini menanggapi permintaan hakim agung Gayus
Lumbuun yang menilai ada ketidaktransparansian dalam pengelolaan
keuangan MA.
"Silakan, dengan senang hati dan kita sudah
dilakukan audit di tahun-tahun sebelumnya. Lho mana ada APBN yang tidak
pernah diaudit," kata Nurhadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya,
di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu
(24/10/2012).
Nurhadi juga membantah menempatkan hakim agung
sebagai warga kelas dua di MA. Menurut Nurhadi, hal tersebut hanya
keluhan satu orang hakim semata.
"Iya, hanya satu hakim agung,
yang lainnya tidak ada. Tanyakan ke hakim agung yang lain. Justru saya
melakukan perubahan besar di sini. Saya mendorong kesejahteraan," beber
Nurhadi.
Terkait keluhan Gayus soal pemberian tiket pesawat
tempat duduk kelas ekonomi, Nurhadi mengatakan hal tersebut karena
masalah keterbatasan penerbangan. Versi Nurhadi, keluhan itu hanya
dilontarkan oleh Gayus semata.
"Ini kan hanya statement satu
hakim agung. Semua hakim agung tidak ada yang protes dan mengerti kalau
ini menggunakan maskapai penerbangan yang terbatas. Tapi kalau ke
Surabaya kan banyak, itu bisa tertampung semua," ungkap Nurhadi.
Seperti
diketahui, Gayus berbicara blak-blakan jika hakim agung di MA menjadi
warga kelas dua. Adapun warga kelas satu adalah PNS/birokrat MA. Oleh
karenanya, Gayus meminta auditor eksternal untuk menghitung dan menilai
pengunaan anggaran MA.
"Kesan di MA yaitu para hakim agung adalah
penghuni kelas dua di bawah PNS-PNS eselon I dan eselon II. Bahkan staf
biasa memegang peran penting administrasi dan keuangan di MA," kata
Gayus saat dikonfirmasi detikcom pagi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar