REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR- Partai Demokrat mendukung sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dukungan tersebut bukan dilakukan karena khawatir Presiden SBY juga dapat dipanggil KPK, jika tersandung masalah hukum, saat nantinya tak lagi menjabat sebagai presiden
Demikian dikatakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan. “Tidak dong. Tidak jadi masalah itu,” katanya di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2).
Dukungan itu diberikan olehnya, karena, menurut Syarief, posisi Megawati sebagai mantan presiden perlu dihormati. Pihaknya, menurut dia, ingin tetap menghargai Megawati sebagahi presiden ke lima.
Apalagi, ia menambahkan, Megawati dinilainya sebagai negarawati yang cukup baik dan taat hukum. Menurutnya, hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan kekhawatiran jika nantinya SBY dipanggil. Lagipula, menurut Syarief, hingga kini SBY masih memerintah sesuai dengan aturan hukum. "Yang dilakukan kepala pemerintah masih sesuai. Semua transparan dan akuntabel," jelasnya.
Demikian dikatakan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan. “Tidak dong. Tidak jadi masalah itu,” katanya di sela-sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2).
Dukungan itu diberikan olehnya, karena, menurut Syarief, posisi Megawati sebagai mantan presiden perlu dihormati. Pihaknya, menurut dia, ingin tetap menghargai Megawati sebagahi presiden ke lima.
Apalagi, ia menambahkan, Megawati dinilainya sebagai negarawati yang cukup baik dan taat hukum. Menurutnya, hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan kekhawatiran jika nantinya SBY dipanggil. Lagipula, menurut Syarief, hingga kini SBY masih memerintah sesuai dengan aturan hukum. "Yang dilakukan kepala pemerintah masih sesuai. Semua transparan dan akuntabel," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar